oleh: MMMHS/Hersit
Jika kita punya niat yang ingin memberantas kasus-kasus korupsi untuk pelaku Koruptor harus berangkat dari pemegang keputusan hukum dan perundang-undangan harus berangkat dari Political Will.
Tanpa tawar-menawar sebab kasus korupsi sudah mendarah daging pada bangsa ini tergolong urutan tertinggi dalam negara di dunia dan Asia Tenggara khususnya. Jelas Bung Hersit.
Sistem Pembuktian terbalik cukup simple you darimana punya harta sebanyak ini? You puñya gaji berapa perbulan koķ puñya aset harta sebanyak ini dia tidak bisa buktikan lañgsuñg diproses sitaan harta-harta yang tidak bisa dibuktikan rampas untuk negara tentu harus ada legal standing yang dibenarkan oleh hukum dan perundang-undangan. Dalam rangka penegakan hukum jadikan hukum itu sebagai panglima bukan kekuasaan yang harus di tonjolkan itulah ciri khas sebuah negara hukum jika negara mau dikatakan negara hukum, lanjut Bung Hersit.
Perihal perlu hukuman mati bagi kasus besar korupsi yang kakap tentu harus direvisi hukum materiil nya bisa ditempuh upaya revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) lewat “Judicial Review” lebih efektif tidak perlu lewat “Legislatif Review Pasal putusan MK tersebut objektif benar- benar diterapkan jangan sampai masyarakat tidak percaya terkesan MK seperti Mahkamah Keluarga di juluki oleh masyarakat mari kita benahi hukum lembaga-lembaga hukum kita agar berwibawa lagi 79 tahun bangsa ini merdeka malu kita pada bangsa-bangsa di dunia sikap mental penegak hukum kita jauh dari harapan sebagai pemegang palu kebenaran dan keadilan.
Baca Juga:
Mengenal Sosok Bung Herman Sitompul (MMMHS/Hersit)
Jaksa Agung Akan Audit Kepala Desa Se Indonesia
KEJAGUNG RI di Demo Buruh, Tuntut Adili Kasus Korupsi Besar
Kesimpulan catatan media seharus nya perlu pembuktian terbalik agar kasus-kasus korupsi dapat diselamatkan uang negara untuk kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara di samping harus ada hukuman mati bagi pelaku korupsi berskala besar. Semoga bermanfaat dalam pencerahan hukum bagi masyarakat bangsa dan negara.