Kenapa RUU TNI Harus Ditolak?
“Saya tidak peduli dengan RUU TNI, saya tidak peduli dengan negara karena semuanya tidak berefek buat kehidupan saya, yang penting saya tetap kerja buat diri saya sendiri”.
Pemikiran seperti itu yang diharapkan oleh negara yang sedang memanipulasi logikamu.
Sebelum membedah rasionalisasi yang melandasi perspektif tersebut, saya mau menjelaskan sedikit latar belakang. Saya merupakan Mahasiswa Ilmu Komunikasi di sebuah kampus swasta yang ada di Jakarta. Tahun ini adalah tahun ke empat saya berkuliah di Universitas Budi Luhur.
Revisi Undang-Undang TNI tengah mendapat penolakan besar dari masyarakat. Pasalnya, di dalam revisi tersebut, ada persekongkolan jahat antara pemerintah dan DPR untuk melibatkan TNI ke dalam jabatan sipil, seperti Dwifungsi TNI yang dulu pernah diterapkan di era Orde Baru.
Di tengah kebijakan efisiensi yang mempengaruhi banyak sektor, penambahan lembaga negara dan masa usia pensiun prajurit TNI adalah revisi yang sangat kontra produktif.
Apalagi, rapat Panja (Panitia Kerja) mengenai revisi UU TNI itu dilaksanakan oleh Komisi I DPR-RI dan pemerintah di sebuah hotel mewah, di Jakarta (Hotel Fairmont), yang dilaksanakan di tanggal 14-15 Maret 2025. Sehingga menjadi wajar menimbulkan kemarahan di tengah masyarakat.
Sebelum Orde Baru, sejak merdeka sampai 1965, politik menjalar ke seluruh sendi kehidupan sampai-sampai tidak ada ruang untuk tidak berpolitik. Pembantaian pasca-peristiwa 1965 mengubah itu semua. Semua kekuatan politik diberangus dan hal tersebut terus dipelihara. Seluruh elemen rakyat, dari mulai buruh, tani, miskin kota, aparatur sipil negara, sampai agamawan difragmentasi agar terisolasi di “sektor”-nya masing-masing. Sekat dibangun dan kesadaran palsu ditanamkan. Watak politis rakyat pun akhirnya jadi kabur. Semua ini dilakukan sebab Orde Baru melihat rakyat yang “melek” politik sebagai ancaman. Mereka tidak menghendaki terwujudnya kesadaran dan konsolidasi politik besar-besaran sebab berpotensi menghadirkan front politik tandingan.
Bagi sebagian orang yang hidup di zaman Orde Baru, tentu punya luka di masa lalu tentang bagaimana Dwifungsi TNI merusak demokrasi dan Hak Asasi Manusia di bawah kepemimpinan mertua Prabowo.
Di era tersebut, TNI aktif yang dilengkapi senjata itu berkuasa pada jabatan sipil dengan cara mematikan kebebasan sipil melalui berbagai intimidasi: mulai dari kekerasan hingga penculikan. Sebab itulah terjadi reformasi yang salah satu tuntutannya adalah untuk “menghapuskan Dwifungsi TNI.” Dan anehnya, kini kembali lagi, dengan mengakali Revisi UU TNI.
“Dulu pas Orde Baru tuh katanya aman dan tenang saja” kata generasi boomer keluarga PNS/ASN/ABRI/Orang Kaya/Korporasi.
Orde Baru memang tidak terasa jahat, justru sebaliknya, Orde Baru terasa tenang. Tapi, tidak semua tenang terasa damai, tapi seringkali tenang itu sangat mencekam. Di saat Orde Baru, sangat sedikit kasus penangkapan pejabat, pimpinan partai yang korupsi. Tapi, “bukan berarti mereka tidak korupsi, korupsi tapi tidak ketahuan”. Karena pada Orde Baru, setiap kali ada yang berusaha untuk memberitakan pasti dibungkam.
Ternyata pemuja diktator itu banyak bukan karena rezim saat itu benar tapi karena mereka hidup nyaman di pangkuan rezim.
Pada Orde Baru, rakyat dibuat jauh dari politik, tidak berani untuk membicarakan politik agar tidak tahu apa yang terjadi di ranah politik. Sampai pada akhirnya, perdagangan terjadi secara curang, yang punya kuasa untuk menang dalam konteks bisnis dan sebagainya adalah orang-orang yang terlibat dalam kroninya Soeharto. Oleh sebab itu, banyak lagu tentang perlawanan dibuat di era Orde Baru tersebut.
Salah satu tuntutan REFORMASI tahun 1998 ialah “Hapuskan Dwifungsi ABRI”
Dimana ABRI bisa berperan aktif pada 2 fungsi yakni sosial politik dan keamanan. ABRI diberikan kekuasaan secara luas untuk mengatur negara. Namun. kekuasaan yang diberikan sama sekali tidak memihak masyarakat sipil.
Mau sampai kapan kalian tidak melek politik?
Harga kuota mu, harga bensin mu, harga rokokmu, harga kopi sachetan mu, harga make-up mu, harga pangan mu, bahkan harga tiket konser mu, semua itu diatur oleh politik. Bahkan kemerdekaan Negara ini semua karena Politik. Jika kamu tak peduli dengan di negeri ini, lebih baik tinggal di negeri imajinasi saja.
#tolakruutni #tolakdwifungsiabri #ordebaru #ordebarubangkit