Herman Sitompul (MMMHS/Hersit)
Kembali Bung Herman Sitompul yang dikenal singkatan nama ” MMMHS/ HERSIT ‘ ini menelaah kinerja Kabinet Merah Putih terlihat kinerja berbagai pendapat survei secara umum garis kasarnya itu sekedar memotivasi saja agar para Menteri tidak tidur.
Ada yang berpendapat baru sebatas mau menyusun program 5 tahun kedepan tapi setidak-tidaknya ada gebrakan sebut saja berangkat dari adanya Political Will dari sang Menteri ini luar biasa juga Kabinet Gemuk pertama dalam sejarah yang tadinya tidak masuk jajaran kabinet bisa masuk itu barang, jadilah yang bersangkutan Menteri terlepas penilaian apa tidak menghamburkan uang negara tidak dibatasi terkesan Badan Lembaga Tinggi Negara ( DPR RI ) tidak memberi batasan jumlah Kabinet beda dengan Presiden-Presiden sebelumnya.
Namun demikian Presiden Prabowo Subianto kita berikan jalan dan kesempatan untuk memimpin bangsa yang jumlah kurang lebih 280 juta ini untuk menggapai tujuan Negara menuju kemakmuran menyongsong Tahun Emas 2045 kedepan masyarakat harus sejahtera, ada istilah makan gratis, sekolah gratis, kesehatan gratis, berhak mendapatkan perlindungan hukum, keadilan dan lainnya.
Memang akhir-akhir ini ada berita buat heboh bangsa ini soal Pagar Laut yang sudah punya Sertifikat dengan Status Hak Guna Bangunan (HGB) yang lazim itu diberikan pada Tanah kok bisa ya?. Ini pada masa Presiden Joko Widodo istilah ada Proyek Strategis Nasional (PSN) diberilah perizinan pengusaha untuk kelola bisnis tersebut apapun ceritanya meskipun itu susah ada keabsahan normatifnya. Jika ada kesalahan atau sifatnya melanggar hukum itu Sertifikat HGB dapat digugurkan lewat Peradilan Tata Usaha Negara secara hukum Ketatanegaraan hukum Administrasinya dan Oknum (mohon maaf) yang terlibat didalamnya patut diduga bisa diproses dari sudut pandang hukum pidana nya, kembali pada Political Will pemangku pemerintah kekuasaan dan penegakan hukum bisa juga dibuat gugatan Class Action dari masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbadan hukum tentunya punya AHU.
Tapi patut kita acungkan jempol buat Presiden Prabowo Subianto pro masyarakat yang juga Ketua Umum Nelayan Indonesia ini sebelum jadi Presiden terpilih ada keberaniannya memerintahkan anggota TNI AL untuk membongkar paksa itu pagar laut.
Terlepas pro dan kontra tapi apapun cerita demi kepentingan dan kedaulatan negara dan bangsa ini di atas kepentingan pribadi dan golongan memang harus dibongkar dan terlihat siapapun yang terlibat dalam pemagaran laut seputar Kabupaten Tangerang dalam wilayah Desa Kohod itu harus diperiksa termasuk oknum pemda dan kementerian pertanahan agar suasana kondusif dapat tercipta di negara yang berdasarkan hukum ini.
Kembali pada judul artikel singkat di atas untuk mengukur 100 Hari Kerja belum terlihat tapi minimal ada gebrakan demi perbaikan yang lebih baik kedepan menuju Indonesia sejahtera adil dan makmur damailah Indonesia ini seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi bangsa yang maju dan punya kepribadian yang berakhlak dan bermartabat.
Penulis : Akademisi Senior & Advokat Senior pengamat hukum/politik/sosial dan budaya.